Bupati Asahan Beraudensi dengan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB

ASAHAN - Bupati Asahan H. Surya, BSc bersama dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan John Hardi Nasution, MSi melakukan Audensi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui Unit Kerja Deputi Bidang Pelayanan Publik, bertempat di Kantor Kementerian PANRB Jakarta, pada hari Kamis, (09/12/2021).

Adapun maksud dan tujuan audensi yang dilakukan Bupati Asahan H. Surya, BSc dan Sekretaris Daerah adalah untuk berkonsultasi mengenai rencana penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kab. Asahan.

Baca juga: Bupati Asahan Lantik dan Kukuhkan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan

Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah I Kementerian PANRB Jeffrey Erlan Muller saat menerima rombongan Bupati Asahan menyampaikan agar Pemerintah Kabupaten Asahan dapat segera merampungkan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang ada di Kabupaten Asahan agar masyarakat bisa menikmati pelayanan secara prima.

Usai melakukan audensi Bupati Asahan dengan tegas menyampaikan bahwa perlunya partisipasi dan kolaborasi yang baik agar inovasi dapat diciptakan dan kualitas pelayanan publik dapat meningkat. Hal yang diperlukan adalah komitmen kuat dari semua unsur serta transformasi sistem, tata kelola pemerintahan, serta perubahan pola pikir dan budaya kerja.

Baca juga: Mulai 9 Desember 2021, BI Buka Layanan Penukaran Uang Rusak Lewat Aplikasi Pintar

Transformasi mengharuskan Organisasi Perangkat Daerah diharuskan berubah dengan cepat, utamanya dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka memangkas tahapan-tahapan urusan masyarakat.

"Transformasi digital menuntut setiap orang mempunyai digital skill antara lain kemampuan menggunakan teknologi, kemampuan komunikasi, dan kolaborasi dengan berbagai sektor, kemampuan untuk mengembangkan diri sendiri, dan mengajar orang lain", jelas H. Surya.

Baca juga: Melihat Persemaian Modern Toba, Musa Rajekshah Berharap Penghijauan di Sumut Cepat Terwujud

Salah satu wujud pengintegrasian adalah berdirinya Mal Pelayanan Publik (MPP), serta Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP). MPP tidak sekadar gedung berisi banyak pelayanan, tapi juga sistem yang terintegrasi. Sebab, kedepannya seluruh pelayanan bisa diakses melalui smartphone.

Secara keseluruhan, untuk mewujudkan transformasi menuju pelayanan prima terdapat tantangan besar yang harus dihadapi. Kondisi saat ini merupakan proses transformasi, sebelumnya berada pada posisi zona nyaman dan kemudian beralih  dalam bentuk digital.

Baca juga: Sambut Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI, Musa Rajekshah Harapkan E-Government Terlaksana Secara Utuh di Sumut

"Setiap dari kita harus siap melangkah keluar dari zona nyaman dan memulai perjuangan menuju apa yang ingin dicapai", pungkas Bupati. Edward Banjarnahor